KEDIRI- Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mempersiapkan berbagai langkah strategis untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Salah satu agenda utama yang tengah dimatangkan adalah rencana pemanfaatan Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai embarkasi haji baru di Jawa Timur. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi beban operasional Bandara Internasional Juanda dan Embarkasi Surabaya yang selama ini menjadi pusat pemberangkatan jemaah haji dari berbagai daerah di provinsi tersebut.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan bahwa pembahasan mengenai pengoperasian Bandara Dhoho sebagai embarkasi haji telah dimulai sejak dini. Menurutnya, persiapan lebih awal menjadi kunci agar seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah.
"Tadi pagi saya bersama tim sudah berkoordinasi untuk mencoba mengaktifkan Bandara Dhoho di Kediri," ujar Irfan Yusuf kepada wartawan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Kamis (2/7/2026), sebagaimana dikutip dari detikJatim.
Keseriusan pemerintah dalam merealisasikan rencana tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Bandara Dhoho Kediri sebagai Embarkasi Haji yang digelar di Asrama Haji Kelas I Surabaya pada Rabu (1/7/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umrah serta dihadiri oleh jajaran pejabat Kemenhaj, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Kediri, Otoritas Bandara Wilayah Surabaya, hingga berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam kesempatan itu, Irfan menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang disiapkan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur semata, melainkan juga peningkatan kualitas sistem pelayanan kepada jemaah. Menurutnya, penyelenggaraan haji harus terus bertransformasi agar semakin memberikan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
"Semua kebijakan yang kita ambil harus berorientasi pada kemaslahatan jemaah dan efisiensi penyelenggaraan haji. Yang kita bangun bukan hanya fasilitas, tetapi sistem pelayanan haji yang semakin baik," tegasnya.
Rencana menjadikan Bandara Dhoho sebagai embarkasi baru juga didasari oleh tingginya beban kerja yang selama ini ditanggung Embarkasi Surabaya. Pada musim haji 2026, embarkasi tersebut harus melayani pemberangkatan hingga 116 kelompok terbang (kloter), sehingga aktivitas operasional berlangsung hampir tanpa henti selama musim haji berlangsung.
Padatnya jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah membuat para petugas harus bekerja dengan intensitas tinggi. Bahkan, Irfan mengungkapkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Surabaya sempat mengalami kelelahan hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit.
"Asrama Haji ini hampir tidak pernah istirahat, tidak pernah berhenti. Kepala UPT sempat tumbang masuk rumah sakit karena intensitas pekerjaan yang luar biasa," ungkapnya.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah berencana membagi beban pelayanan dengan mengalihkan sebagian kloter haji ke Bandara Dhoho Kediri mulai musim haji 2027.
"Insyaallah nanti sebagian kloter akan kita arahkan melalui Bandara Dhoho di Kediri," tambah Irfan.
Selain mampu mengurangi kepadatan di Embarkasi Surabaya, Bandara Dhoho dinilai memiliki sejumlah keunggulan dari sisi infrastruktur. Bandara yang baru beroperasi tersebut disebut telah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung operasional penerbangan haji, termasuk kesiapan melayani pesawat berbadan lebar yang biasa digunakan dalam penerbangan menuju Arab Saudi.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Ian Heriyawan, menjelaskan bahwa selama ini operasional penerbangan haji dari Embarkasi Surabaya masih menghadapi kendala teknis. Bandara Juanda belum dapat melayani pesawat berbadan lebar jenis Boeing 777-300 yang memiliki kapasitas lebih besar dan efisiensi operasional yang lebih baik.
Akibat keterbatasan tersebut, penerbangan haji dari Surabaya masih menggunakan Airbus A330-300 yang harus melakukan technical landing atau pendaratan teknis untuk mengisi bahan bakar, baik saat keberangkatan maupun ketika kembali ke Indonesia. Kondisi ini berdampak pada bertambahnya durasi perjalanan sekaligus meningkatkan biaya operasional maskapai.
"Bandara Dhoho memiliki potensi besar menjadi embarkasi haji baru. Namun seluruh aspek pendukung harus dipastikan benar-benar siap agar pelayanan kepada jemaah dapat berjalan secara optimal," ujar Ian.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, Mohammad As'Adul Anam, mengungkapkan bahwa embarkasi baru di Kediri diproyeksikan melayani sekitar 10.548 jemaah haji pada musim haji 2027.
Jumlah tersebut berasal dari calon jemaah di wilayah eks Karesidenan Kediri dan eks Karesidenan Madiun. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan agar Kabupaten Jombang dan Kabupaten Bojonegoro turut dilayani melalui Bandara Dhoho karena jaraknya dinilai lebih dekat dibandingkan harus berangkat melalui Embarkasi Surabaya.
Menurut Anam, kebijakan tersebut tidak hanya akan mempersingkat waktu perjalanan darat yang harus ditempuh jemaah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan penyelenggaraan haji di Jawa Timur. Dengan adanya embarkasi baru di Kediri, distribusi jemaah diharapkan menjadi lebih seimbang sehingga kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan dan kenyamanan calon tamu Allah semakin terjamin.(red/lis)
0 Comments