Jakarta – Pemerintah mulai mengkaji kemungkinan perpanjangan jalur kereta cepat Whoosh hingga Banyuwangi setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar pengembangan proyek tersebut tidak berhenti di Surabaya.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Allan Tandiono menyampaikan kepada awak media bahwa kajian tersebut dilakukan sesuai dengan keinginan presiden untuk memperluas jaringan kereta cepat hingga ke wilayah paling timur Pulau Jawa.
Menurutnya, kepala negara menginginkan proyek kereta cepat tidak hanya menghubungkan Jakarta dan Surabaya, tetapi juga memiliki potensi diperpanjang sampai Banyuwangi. Gagasan tersebut sebelumnya juga sempat disampaikan Prabowo dalam sebuah kesempatan pada akhir tahun lalu.
Kala itu, Prabowo menyebut pembangunan kereta cepat diharapkan dapat menjangkau Surabaya dan bila memungkinkan dilanjutkan hingga Banyuwangi sebagai bagian dari penguatan konektivitas transportasi nasional.
Wacana tersebut kembali mengemuka dalam kegiatan buka puasa bersama yang digelar Kementerian Perhubungan dengan awak media di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan pihaknya baru menerima penugasan untuk melakukan kajian awal setelah adanya rapat koordinasi lintas kementerian.
Dudy menjelaskan arahan tersebut muncul saat Kementerian Perhubungan menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ia menilai kajian dilakukan setelah adanya sinyal dukungan dari presiden, mengingat proses studi juga membutuhkan pembiayaan tersendiri.
Menurutnya, kajian awal diperlukan untuk menilai berbagai aspek, mulai dari teknis pembangunan, kebutuhan investasi, hingga dampak ekonomi yang mungkin muncul dari pengembangan jalur kereta cepat tersebut.
Rencana Lama Kembali Mencuat
Rencana pengembangan kereta cepat dari Jakarta menuju Surabaya sebenarnya sudah pernah digagas sejak pemerintahan sebelumnya. Jalur tersebut dirancang melewati sejumlah kota strategis seperti Bandung, Kertajati, Yogyakarta, Solo, hingga Surabaya.
Apabila proyek tersebut terealisasi, waktu tempuh perjalanan Jakarta–Surabaya diperkirakan bisa dipangkas menjadi sekitar 3,5 jam.
Namun, wacana perpanjangan jalur hingga Banyuwangi memunculkan sejumlah sorotan, terutama terkait kondisi keuangan negara yang saat ini menghadapi tekanan fiskal.
Sorotan Soal Kondisi Fiskal
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mempertanyakan urgensi pemerintah kembali menggulirkan proyek besar tersebut di tengah kondisi anggaran negara yang sedang tidak terlalu kuat.
Ia merujuk pada data Kementerian Keuangan yang menunjukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Januari 2026 mengalami defisit sekitar Rp54,6 triliun atau setara 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Mufti menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait proyek infrastruktur berskala besar yang membutuhkan investasi sangat besar.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur memang penting, namun tetap harus mempertimbangkan prioritas kebutuhan masyarakat serta kemampuan fiskal negara.
Ia juga menilai sejumlah isu mendesak seperti stabilitas harga pangan, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan perlu menjadi perhatian utama sebelum pemerintah memutuskan ekspansi proyek besar.
(Red.EI)
0 Comments