KEDIRI, suarajatimonline – Lonjakan harga beras di pasaran menjadi sorotan serius Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto. Ia menilai ada kejanggalan dalam kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram, namun tidak diikuti dengan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras di tingkat konsumen.
Kondisi ini, menurut Dodi, menyebabkan harga beras terutama jenis premium melampaui HET yang ditetapkan. Di lapangan, beras premium kini dijual mulai dari Rp 17.000 hingga Rp 20.000 per kilogram, jauh di atas HET sebesar Rp 14.900.
“Kebijakan ini patut dipertanyakan. Jika HPP dinaikkan, seharusnya HET juga disesuaikan agar tidak membebani pelaku usaha dan masyarakat,” ujar Dodi saat ditemui di ruang kerjanya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan, ketimpangan antara HPP dan HET memicu praktik tidak sehat di lapangan, seperti percampuran atau pengoplosan beras. Tujuannya agar harga jual tetap kompetitif dan tidak melanggar aturan.
Dodi menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap rantai produksi beras, mulai dari proses panen, pengeringan, penggilingan, hingga pengemasan dan distribusi. Sebab, jika biaya produksi lebih tinggi dari harga jual, pengusaha penggilingan bisa terancam gulung tikar.
“Ini sudah mulai terasa dampaknya. Beberapa penggilingan di wilayah Grogol dan Tarokan mulai mengurangi produksi karena takut rugi,” jelas Dodi yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mencari titik keseimbangan antara kepentingan petani dan pelaku usaha. Kesejahteraan petani memang penting, tetapi keberlanjutan usaha penggilingan juga tidak boleh diabaikan.
“Kalau memang harga beras premium wajar di atas Rp 15 ribu karena kualitasnya, maka sebaiknya HET juga direvisi. Dengan begitu, pedagang tidak was-was, petani tetap untung, dan masyarakat tetap bisa mendapatkan beras berkualitas,” tutupnya.(red.al)
0 Comments